Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi bersama Kemendagri
10-02-2023
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diunduh pada tautan berikut PP Nomor 21 Tahun 2021.pdf
Read MorePeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dapat diunduh (free download) pada link berikut Permen KP Nomor 10 Tahun 2021.pdf
Read MorePeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dapat diunduh (free download) pada link berikut Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.pdf
Read MorePeraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 – 2032 dapat diunduh pada link berikut Pergub Kalteng No 36 Th 2013 ttg Renstra WP3K Prov Kalteng Th 2012-2032-8.pdf
Read MoreKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/ 463 /2020 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dapat diunduh dengan klik tautan berikut SK GUB KALTENG SPP dan SOP Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP.pdf
Read MoreNama SOP Izin Lokasi Perairan Nomor 188.44/463/2020 dapat diunduh dengan klik link berikut SOP No 188 44_463_2020 Izin Lokasi Perairan.pdf
Read MoreNama SOP Izin Pengelolaan Perairan Nomor 188.44/463/2020 dapat diunduh dengan klik link berikut SOP No 188 44_463_2020 Izin Pengelolaan Perairan.pdf
Read MorePeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dapat diunduh pada tautan berikut PP_Nomor_5_Tahun_2021.pdf
Read MoreLampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dapat diunduh pada tautan berikut Lampiran_II_Salinan_PP_Nomor_5_Tahun_2021_Sektor_Kelautan_dan_Perikanan.pdf
Read MorePenyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini meliputi:
Read More