Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi bersama Kemendagri
10-02-2023
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diunduh pada tautan berikut PP Nomor 21 Tahun 2021.pdf
Read MorePeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dapat diunduh pada tautan berikut PP_Nomor_5_Tahun_2021.pdf
Read MoreLampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dapat diunduh pada tautan berikut Lampiran_II_Salinan_PP_Nomor_5_Tahun_2021_Sektor_Kelautan_dan_Perikanan.pdf
Read MorePenyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini meliputi:
Read MorePeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dapat diunduh pada tautan berikut PP_Nomor_10_Tahun_2021.pdf
Read MorePeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat diunduh pada tautan berikut PP Nomor 27 Tahun 2021.pdf
Read MorePERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2O2O TENTANG BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT dapat diunduh pada tautan berikut PP Nomor 6 Tahun 2020.pdf
Read MorePeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut
Read MorePeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Read MorePeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
Read More